Mengejutkan! Jokowi Soroti Rendahnya Lulusan Pascasarjana di Indonesia – Apa yang Salah?

Presiden Joko Widodo kembali mengangkat isu penting dalam dunia pendidikan Indonesia: rendahnya jumlah lulusan pendidikan tingkat S2 dan S3. Dalam sebuah pernyataan tegas, Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi ini dan menegaskan komitmennya untuk mendorong perubahan besar.

Data yang Menggugah Kesadaran

Berbicara di Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia yang digelar di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (15/1/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa hanya 0,4 persen penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia mencapai 2,43 persen, sementara negara maju mencatat angka luar biasa hingga 9,8 persen.

"Ini perbedaan yang sangat jauh. Minggu ini saya akan mengadakan rapat untuk membahas kebijakan yang bisa mengejar ketertinggalan ini. Kami akan cari anggaran dari mana pun agar jumlah lulusan S2 dan S3 bisa naik signifikan," ujar Jokowi dengan penuh semangat.

Mengatasi Tantangan dengan Kebijakan Inklusif

Untuk mendukung transformasi ini, Presiden Jokowi menegaskan peran strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengoordinasikan riset nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, ia juga menekankan bahwa kunci utama keberhasilan riset dan pendidikan tinggi tetap berada di perguruan tinggi.

"Meskipun BRIN menjadi orkestrator, perguruan tinggi harus memperkuat peran mereka dalam penelitian dan pengembangan. Pergeseran ini sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih progresif," tambah Jokowi.

Penyebab Rendahnya Jumlah Lulusan Pascasarjana

Rendahnya angka lulusan pascasarjana di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks, seperti:

1. Minimnya Lapangan Kerja yang Membutuhkan Gelar Pascasarjana
   Banyak bidang pekerjaan di Indonesia tidak mensyaratkan gelar S2 atau S3, kecuali untuk sektor riset dan pendidikan tertentu. Akibatnya, lulusan S1 lebih memilih langsung bekerja daripada melanjutkan studi.

2. Kurangnya Insentif di Dunia Kerja
   Sistem kerja di Indonesia cenderung tidak memberikan perbedaan signifikan dalam remunerasi antara lulusan S1 dan pascasarjana. Hal ini membuat banyak orang enggan melanjutkan pendidikan karena merasa hasilnya tidak sepadan dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan.

3. Kualitas Pendidikan yang Belum Optimal
   Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kualitas pendidikan di tingkat pascasarjana, termasuk riset dan pengajaran, yang masih membutuhkan banyak perbaikan.

Data Pendidikan yang Mengkhawatirkan

Merujuk pada data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, berikut gambaran kondisi pendidikan di Indonesia:

• Tidak/Belum Sekolah: 66 juta jiwa
• Belum Tamat SD: 30 juta jiwa
• Tamat SD: 64 juta jiwa
• SMP: 40 juta jiwa
• SMA/SMK: 58 juta jiwa
• D1/D2: 1 juta jiwa
• D3: 3,5 juta jiwa
• S1: 12 juta jiwa
• S2: 882 ribu jiwa
• S3: 63 ribu jiwa

Angka ini menunjukkan bahwa lulusan pascasarjana masih berada pada level yang sangat rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.

Rencana Jokowi untuk Masa Depan

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor pendidikan melalui alokasi anggaran yang lebih besar. Ia juga berencana mengarahkan BRIN dan Bappenas untuk merancang kebutuhan riset yang lebih relevan dengan tantangan zaman.

Namun, transformasi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh pihak, terutama perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang erat, Jokowi optimis Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mencetak lebih banyak lulusan S2 dan S3 yang berkualitas.

Harapan untuk Generasi Mendatang

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lulusan pascasarjana, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan relevan. Dengan upaya yang terarah, Indonesia berpotensi melahirkan generasi emas yang mampu bersaing di kancah global.